Dugaan Perselingkuhan Oknum Kades di Inhu kembali mencuat, Warga menuntut sejumlah kejelasan Sanksi

 


PakarnewsRiau - Inhu : Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum kepala desa (Kades) dan Oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Sungkai kembali mencuri perhatian Publik. Warga setempat menuntut adanya langkah nyata dan tindakan tegas dari pemerintah daerah terkait kejelasan sanksi oknum tersebut. 

Berdasarkan keresahan masyarakat salah seorang tetua  di Desa Teluk Sungkai mengungkapkan keresahannya atas lambatnya penenganan kasus ini oleh pihak berwenang, meskipun isu tersebut telah beredar. "Kami tahu sudah ada penyelesaian ganti rugi sebesar puluhan juta rupiah. Namun, bagaimana atas lambatnya penanganan kasus ini oleh pihak berwenang, meskipun isu tersebut telah meluas. Ungkapnya. 

Ia juga membandingkan penanganan kasus serupa di daerah lain yang langsung berujung pada tindakan pemecatan. Menurutnya pembiaran kasus ini justru mencederai norma kesusilahan di desa setempat. bandingnya

Menanggapi hal tersebut, Pihak kecamatan mengkonfirmasi telah memanggil kedua pihak terkait untuk dimintai keterangan. "Kami sudah memanggil kedua belah pihak baik oknum kades maupun anggota BPD. Namun, mereka tidak mengakui dugaan perselingkuhan tersebut dan menyatakan hanya berkomunikasi melalui pesan singkat (Chat). Tanggapnya

Sementara itu, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabuppaten indragiri HULU menjelaskan bahwa proses pemeriksaan masih terus dilakukan di tingkat kecamatan. jelasnya


Sanksi bagi Kepala Desa (Kades) yang terlibat kasus perselingkuhan dapat berupa sanksi administratif, sanksi sosial, hingga proses hukum, mengacu pada aturan desa serta perundang-undangan yang berlaku:

1. Sanksi Administratif dan Pemberhentian

* Pelanggaran Etika dan Moral: Kades terikat sumpah/janji jabatan untuk menjaga norma kesusilaan dan kewajiban tidak melakukan perbuatan tercela. Tindakan perselingkuhan dinilai melanggar etika.

* Teguran Tertulis: Pada beberapa kasus ringan, camat atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

* Pemberhentian Sementara / Dinonaktifkan: Melalui desakan masyarakat dan rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kades kerap dinonaktifkan sementara agar tidak mengganggu pelayanan publik dan memperlancar penyelesaian masalah.

* Pemberhentian dari Jabatan: Berdasarkan regulasi pemerintahan desa (seperti Undang-Undang Desa), Kades dapat diberhentikan jika terbukti melanggar larangan sebagai kepala desa atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan mencoreng nama baik wilayahnya (misalnya dicopot oleh bupati/walikota atau pemerintah kabupaten).

"Saya orang tertua di desa ini saya mana pernah memberikan pernyataan yang tidak benar ,saya yang sebagai contoh  di desa saya ,bahkan saya di suruh datang ke rumah kades ,enak aja kalau dia yang butuh dia yang datang ke sini,dia sudah mengotori desa ini,sampai saat ini dia kayak gak ada masalah ,"kecamnya.

Reporter : (Elly Susanto)

Editor : Hanss

Lebih baru Lebih lama