Pakarnews riau-Inhu, Berdasarkan beberapa informasi awam menyebutkan adanya ikut serta dugaan penyalahgunaan penyelewengan BBM Bersubsidi anak pemilik SPBU berinisial HP menjadi perhatian publik dimana awak media dikirim photo adanya diduga mobil langsir L300 bernopol BM 1844 BK dan colt diesel bernopol B 2105 TJ .
"Itu saya tau yang langsir yang punya barang HP anak pemilik SPBU lengkap saya kirim photo platnya photo ku ambil tadi pagi " ungkap salah satu informasi awak media yang enggan di sebut namanya.
Selama ini awak media mungkin mendengarkan langsiran ada untuk ke daerah pedalaman untuk kehidupan masyarakat sehari-hari,itupun masyarakat Tempatan yang Melangsir untuk mengurangi angka kejahatan masyarakat.
Ternyata di duga terselubung minyak langsiran ini harus memenuhi kuota 5000 liter/ hari jatprem(jatah preman) karna di duga pemilik SPBU isu ini sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan pelangsir dan sebagian supir lintas kadang tak dapat untuk mengisi minyak tersebut .
"Ampun bang pelangsir banyak kali bang ,memang kadang di suruh nyucuk dari depan itupun lama kali bang,tapi tak mungkin tiap kali lewat awak minta tolong bang ,kemana lagi kami harus mengadu , nanty kami mengadu di tandai mobil kami mohon jangan di sebut mobil atau identitas saya ya bang "ungkap salah satu supir lintas mengeluhkan keadaan di SPBU bongkal malang tersebut saat berhenti sejenak tak jauh dari SPBU tersebut .
Oknum Hp salah satu anak dari pemilik SPBU saat di konfirmasi tidak terhubung no hp ke WhatsApp dan saat di telepon tidak ada jawaban.bahkan awak media mencari no wa ke salah satu operator SPBU bongkal malang tidak memberikan no kontak milik oknum hp salah satu anak dari pemilik SPBU .
Kami awak media dan tim redaksi bersedia menaikan berita klarifikasi dari pihak manapun.
Pemilik atau pihak SPBU yang melakukan kecurangan dengan bekerja sama atau membiarkan pelangsir menyalahgunakan BBM bersubsidi dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
Sanksi Pidana dan Denda
Bagi pihak yang melanggar pasal tersebut (baik pelangsir maupun pemilik/petugas SPBU yang membantu atau membiarkannya), ancaman hukumannya meliputi:
* Pidana penjara paling lama 6 tahun.
* Denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Selain itu, jika pelibatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan ikut serta atau membantu kejahatan, pelaku juga dapat dilapisi dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbantuan dalam tindak pidana.
Sanksi Tambahan dari Pertamina
Selain proses hukum pidana oleh aparat penegak hukum, PT Pertamina (Persero) secara administratif juga memberlakukan sanksi tegas bagi SPBU nakal secara bertahap, antara lain:
1. Surat peringatan.
2. Penghentian pasokan BBM bersubsidi dalam jangka waktu tertentu.
3. Pencabutan izin usaha atau pemutusan hubungan kerja (PHK) secara permanen jika pelanggaran terus berulang.
Diminta pihak tim tipidter polres Inhu dan Mapolsek Kelayang untuk menindaklanjuti berita tersebut.
Reporter : Elly Susanto
Editor : Hanss