Pakarnewsriàu - INHU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) mulai mencairkan pembayaran gaji ke-13 bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungannya secara bertahap, terhitung mulai Kamis (23/7/2026).
Skema pembayaran bertahap ini diambil sebagai solusi terbaik Pemkab Inhu di tengah kondisi keterbatasan fiskal keuangan daerah. Tekanan pada anggaran daerah tersebut dipicu oleh belum stabilnya serta berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, Ria Herlina, S.E., M.Ak., menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp36 miliar. Jika digabungkan dengan kebutuhan gaji rutin bulanan ASN, total anggaran yang harus disiapkan mencapai sekitar Rp72 miliar.
"Kami terus memberikan dan mencarikan solusi terbaik. Melalui keterbatasan anggaran, gaji ke-13 dibayarkan secara bertahap," ujar Ria Herlina, Rabu (22/7/2026).
Pada tahap awal, pencairan difokuskan untuk ASN dan PPPK pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah pegawai terbanyak, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhu, termasuk UPT RSUD Indrasari Rengat. Total anggaran yang digelontorkan pada tahap awal ini mencapai lebih dari Rp25 miliar.
"Proses pencairan sedang berjalan. Setidaknya pada Kamis (23/7/2026), gaji ke-13 sudah masuk ke rekening masing-masing ASN dan PPPK di instansi tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, untuk pembayaran tahap berikutnya yang diperuntukkan bagi ASN dan PPPK di instansi lainnya, Pemkab Inhu membutuhkan alokasi dana sebesar Rp11 miliar lebih. Ria menambahkan bahwa pencairan tahap selanjutnya masih menunggu perkembangan penyaluran TKD dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
"Semoga kondisi ini tidak berlangsung lama dan penyaluran anggaran berikutnya dapat segera terealisasi," tutup Ria. 23/7/26. PINTEN S.