PakarnewsRiau-inhu,Anggota TNI yang berinisial D mengepul minyak solar subsidi di samping SMK negeri 1 rengat barat ,dimana gudang besar tersebut diduga tempat memindahkan solar subsidi menjadi non subsidi(Tanki biru).
Rabu 07 januari 2026 Tampak terlihat mobil langsir colt diesel yang baknya berwarna merah,bak berwarna kuning dan hijau,yang tertutup terpal setara bak tersebut agar tertutup baby tank yang didalam bak tersebut.
Gudang minyaknya terdapat di belakang rumah samping SMK negeri 1 rengat barat.
Diminta pihak penegak hukum menindak D selaku oknum anggota TNI aktif
tindakan mengalihkan atau menyalahgunakan minyak (Bahan Bakar Minyak/BBM) yang disubsidi pemerintah untuk tujuan komersial (menjadi non-subsidi) merupakan pelanggaran hukum pidana di Indonesia.
Pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dan ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).
Pasal utama yang menjerat pelaku penyalahgunaan BBM subsidi adalah Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:
"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."
Penyalahgunaan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk:
Pengoplosan BBM subsidi menjadi non-subsidi.
Penyimpangan alokasi atau menjual kembali dengan harga yang tidak sesuai peruntukannya.
Penimbunan untuk dijual kembali secara ilegal.
Oleh karena itu, tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius berupa ancaman pidana penjara dan denda yang sangat besar, karena dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas dan keuangan negara.(Elly s)